PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAWAT TENAGA KESEHATAN SUKARELA YANG BEKERJA DI INSTANSI PEMERINTAH

Abidin, Zainal (2019) PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAWAT TENAGA KESEHATAN SUKARELA YANG BEKERJA DI INSTANSI PEMERINTAH. Masters thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img] Text
17.C2.0031 ZAINAL ABIDIN (7.98)OK..pdf COVER.pdf

Download (744kB)
[img] Text
17.C2.0031 ZAINAL ABIDIN (7.98)OK..pdf BAB I.pdf

Download (370kB)
[img] Text
17.C2.0031 ZAINAL ABIDIN (7.98)OK..pdf BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (473kB)
[img] Text
17.C2.0031 ZAINAL ABIDIN (7.98)OK..pdf BAB III.pdf

Download (650kB)
[img] Text
17.C2.0031 ZAINAL ABIDIN (7.98)OK..pdf BAB IV.pdf

Download (199kB)
[img] Text
17.C2.0031 ZAINAL ABIDIN (7.98)OK..pdf DAPUS.pdf

Download (354kB)
[img] Text
17.C2.0031 ZAINAL ABIDIN (7.98)OK..pdf LAMP.pdf

Download (1MB)

Abstract

Perawat sebagai profesi yang keberadaannya diakui negara mempunyai hak yang patut dipenuhi dan dilindungi baik itu, hak profesi maupun hak asasi sebagai warga negara. Hak yang telah dijamin oleh berbagai peraturan perundangan dirasa belum cukup mampu mengakomodir secara menyeluruh terhadap perawat tenaga kesehatan sukarela yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Berbagai peraturan perundangan Indonesia di bidang HAM telah menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak atas pengakuan, kepastian, dan perlindungan hukum, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perspektif hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta jaminan pengakuan, kepastian, perlindungan hukum berlaku bagi perawat tenaga kesehatan sukarela yang berada di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Studi kasus dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Kota Bima dan Puskesmas Paruga, dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis, serta spesifikasi penelitian yang bersifat Eksplikatif. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara terhadap Narasumber, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bima, Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawian dan Sumber Daya Manusia Kota Bima, Kasubag Umum dan Kepegawaian Rumah Sakit Umum Kota Bima dan Puskesmas Paruga, serta dua puluh Responden perawat tenaga kesehatan sukarela. Temuan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa tidak ada peraturan hukum tertulis tentang prosedur penerimaan perawat tenaga kesehatan sukarela, baik itu dalam Peraturan Daerah, maupun Peraturan Walikota sebagai dasar hukum penerimaan perawat tenaga kesehatan sukarela sehingga berimplikasi pada pemenuhan hak perawat tenaga kesehatan sukarela terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak serta jaminan pengakuan, kepastian dan perlindungan hukum.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection
Divisions: Graduate Program in Master of Law
Depositing User: mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited: 30 Mar 2020 05:53
Last Modified: 30 Mar 2020 05:53
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/21139

Actions (login required)

View Item View Item