TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DALAM MENJAMIN KESEHATAN REPRODUKSI WANITA YANG MENIKAH DI BAWAH USIA 20 TAHUN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

Gahung, Melisa Carolina (2019) TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DALAM MENJAMIN KESEHATAN REPRODUKSI WANITA YANG MENIKAH DI BAWAH USIA 20 TAHUN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI. Masters thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img] Text
16.C2.0062 MELISA CAROLINA GAHUNG, S.TR.K (8.97)..pdf COVER.pdf

Download (726kB)
[img] Text
16.C2.0062 MELISA CAROLINA GAHUNG, S.TR.K (8.97)..pdf BAB I.pdf

Download (277kB)
[img] Text
16.C2.0062 MELISA CAROLINA GAHUNG, S.TR.K (8.97)..pdf BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (291kB)
[img] Text
16.C2.0062 MELISA CAROLINA GAHUNG, S.TR.K (8.97)..pdf BAB III.pdf

Download (372kB)
[img] Text
16.C2.0062 MELISA CAROLINA GAHUNG, S.TR.K (8.97)..pdf BAB IV.pdf

Download (87kB)
[img] Text
16.C2.0062 MELISA CAROLINA GAHUNG, S.TR.K (8.97)..pdf DAPUS.pdf

Download (103kB)
[img] Text
16.C2.0062 MELISA CAROLINA GAHUNG, S.TR.K (8.97)..pdf LAMP.pdf

Download (103kB)

Abstract

Kesehatan Reproduksi merupakan hak setiap warga negara di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam upaya kesehatan reproduksi. Permasalahan kesehatan reproduksi khususnya pada wanita di usia muda di bawah 20 tahun akan mempengaruhi kualitas kesehatan reproduksi di kemudian hari. Hal ini disebabkan karena organ reproduksi wanita belum matang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menjamin kesehatan reproduksi wanita yang menikah dibawah 20 tahun, pelaksanaan dari kebijakan tersebut serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber informasi dan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi di Kabupaten Minahasa Tenggara termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023. Dalam RPJMD, kesehatan reproduksi menjadi rencana program prioritas pembangunan dengan adanya capaian target pertahun yang harus dicapai. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menjamin Kesehatan Reproduksi pada wanita yang menikah dibawah 20 tahun menerbitkan kebijakan berupa Keputusan Bupati. Tetapi kebijakan tersebut ditujukan pada semua wanita, tanpa ada batasan usia. Kebijakan tersebut diterbitkan lebih pada kesehatan ibu dan anak. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana serta puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi pada masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ada faktor pendukung yaitu komitmen Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara, anggaran dan fasilitas. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law
Divisions: Graduate Program in Master of Law
Depositing User: mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited: 30 Mar 2020 05:51
Last Modified: 30 Mar 2020 05:51
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/21136

Actions (login required)

View Item View Item