PERAN PEMERINTAH KOTA JAKARTA TIMUR DALAM PENANGGULANGAN TB-HIV DAN PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN

TANUWIJAYA H., PATRICIA (2019) PERAN PEMERINTAH KOTA JAKARTA TIMUR DALAM PENANGGULANGAN TB-HIV DAN PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN. Masters thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

	Text 17.C2.0009 PATRICIA TANUWIJAYA (7.54)..pdf COVER.pdf Download (2MB)
	Text 17.C2.0009 PATRICIA TANUWIJAYA (7.54)..pdf BAB I.pdf Download (667kB)
	Text 17.C2.0009 PATRICIA TANUWIJAYA (7.54)..pdf BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB)
	Text 17.C2.0009 PATRICIA TANUWIJAYA (7.54)..pdf BAB III.pdf Download (520kB)
	Text 17.C2.0009 PATRICIA TANUWIJAYA (7.54)..pdf BAB IV.pdf Download (188kB)
	Text 17.C2.0009 PATRICIA TANUWIJAYA (7.54)..pdf DAPUS.pdf Download (264kB)
	Text 17.C2.0009 PATRICIA TANUWIJAYA (7.54)..pdf LAMP.pdf Download (475kB)

Abstract

Perundang-undangan mengamanatkan pemerintah untuk melaksanakan perannya dalam pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakatnya dengan langkah- langkah yang nyata dan konkrit, yang diwujudkan melalui penanggulangan penyakit menular, TB-HIV. Terkait TB-HIV, Jakarta Timur menjadi wilayah dengan angka TB tertinggi dan HIV kedua tertinggi di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaturan peran pemerintah dalam penanggulangan TB-HIV, pelaksanaan peran pemerintah dalam penanggulangan TB-HIV, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran tersebut. Penelitian dilakukan di Kota Jakarta Timur di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Procare Clinic, Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, RSUD Matraman, RSUD Pasar Rebo, RSUP Persahabatan dan LSM Red Institute. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini adalah data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder melalui studi pustaka. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling yaitu populasi yang meliputi petugas dan pasien TB-HIV di instansi kesehatan. Metode penyajian data yang dilakukan adalah dalam narasi, grafik, tabel, serta bagan. Data penelitian dianalisis dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada pengaturan mengenai peran pemerintah Kota Jakarta Timur dalam penanggulangan TB-HIV namun secara sektoral yaitu diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 28 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Selain itu, peraturan terintegrasi TB-HIV yang sudah dibentuk berupa Surat Edaran Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur No. 50053/1.772.11, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun tidak adanya instrumen hukum mengikat yang terkoordinasi dalam penanggulangan TB-HIV menyebabkan peran imperatif pemerintah dalam penanggulangan TB-HIV belum dapat terlaksana dengan maksimal, sehingga pemenuhan ha katas kesehatan belum sepenuhnya tercapai. Peran pemerintah dalam penanggulangan TB-HIV juga masih menemui beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor teknis. Faktor yuridisnya yaitu peraturan penanggulangan TB-HIV yang tidak terintegrasi serta kurangnya kekuatan hukum pada Surat Edaran dalam pengaturan penanggulangan TB-HIV. Faktor sosiologisnya adalah kedisiplinan pasien dalam berobat, stigma petugas kesehatan serta kerahasiaan medis yang tidak dijaga. Faktor teknis yang mempengaruhi adalah belum dibentuknya pokja kolaborasi TB-HIV di fasilitas pelayanan kesehatan, sistem pelaporan TB-HIV yang tumpang tindih, ketersediaan obat, serta pendanaan yang masih mengandalkan sumbangan donor.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law
Divisions:	Graduate Program in Master of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	30 Mar 2020 05:50
Last Modified:	02 Oct 2020 01:44
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/21130

Actions (login required)

View Item