KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG KUALIFIKASI KEPALA PUSKESMAS DIKAITKAN DENGAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Babo, Djimmy Heru Purnomo (2019) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG KUALIFIKASI KEPALA PUSKESMAS DIKAITKAN DENGAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN. Masters thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img] Text
17.C2.0001 DJIMMY HERU PURNOMO BABO (8.73)..pdf COVER.pdf

Download (593kB)
[img] Text
17.C2.0001 DJIMMY HERU PURNOMO BABO (8.73)..pdf BAB I.pdf

Download (380kB)
[img] Text
17.C2.0001 DJIMMY HERU PURNOMO BABO (8.73)..pdf BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (316kB)
[img] Text
17.C2.0001 DJIMMY HERU PURNOMO BABO (8.73)..pdf BAB III.pdf

Download (988kB)
[img] Text
17.C2.0001 DJIMMY HERU PURNOMO BABO (8.73)..pdf BAB IV.pdf

Download (129kB)
[img] Text
17.C2.0001 DJIMMY HERU PURNOMO BABO (8.73)..pdf DAPUS.pdf

Download (207kB)
[img] Text
17.C2.0001 DJIMMY HERU PURNOMO BABO (8.73)..pdf LAMP.pdf

Download (5MB)

Abstract

Berdasarkan judul penelitian yaitu kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai tentang kualifikasi Kepala Puskesmas dikaitkan dengan mutu pelayanan kesehatan, maka tujuan penulisan tesis ini ialah untuk mengetahui dan memahami kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai tentang kualifikasi Kepala Puskesmas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk mengetahui dan memahami kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tentang kualifikasi Kepala Puskesmas dikaitkan mutu pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari perspektif yuridis dan administratif jika kualifikasi Kepala Puskesmas tidak terpenuhi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pada penelitian ini yang diteliti yaitu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tentang kualifikasi Kepala Puskesmas dan realita empiris dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tentang kualifikasi Kepala Puskesmas yang dikaitkan dengan mutu pelayanan kesehatan. Dari hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tidak mempunyai kebijakan (beleidsregel) secara tertulis dalam membuat keputusan penunjukkan calon Kepala. Keputusan untuk mengatur kualifikasi Kepala Puskesmas hanya bersifat hukum kebiasaan, dikarenakan memang bukanlah kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai untuk mengatur kualifikasi Kepala Puskesmas melainkan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai tentang kualifikasi Kepala Puskesmas dikaitkan dengan mutu pelayanan kesehatan yaitu Kepala Puskesmas yang tidak sesuai dengan kualifikasi belum mampu untuk memenuhi kriteria kualitas mutu pelayanan kesehatan yang baik. Akibat hukum perspektif yuridis adalah keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang bersifat hukum kebiasaan dalam mengatur persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon Kepala Puskesmas merupakan bentuk keputusan yang bertentangan dan dapat dibatalkan, SK Bupati Banggai tentang pengangkatan Kepala Puskesmas dianggap sebagai keputusan yang cacat karena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta tidak mencerminkan kepastian hukum dan dapat dibatalkan. Akibat hukum dalam perspektif administratif adalah pengurangan poin pada saat penilaian akreditasi, terjadinya pengunduran diri yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas akibat adanya rangkap jabatan, berdampak pada ketidaksesuaian atas hak penggajian dan mempengaruhi penerimaan jumlah BOK yang diterima Puskesmas. Dari simpulan, diperoleh saran yaitu penyelenggaraan kebijakan yang berkaitan kualifikasi Kepala Puskesmas seharusnya dibentuk dengan pembentukan SOP yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, bukan berdasarkan pada keputusan yang bersifat hukum kebiasaan.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law
Divisions: Graduate Program in Master of Law
Depositing User: mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited: 30 Mar 2020 05:49
Last Modified: 30 Mar 2020 05:49
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/21129

Actions (login required)

View Item View Item