PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA DOKTER, PERAWAT DAN BIDAN DI PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) DI KABUPATEN REMBANG

Mukhlis, Teguh Panca Yusak (2019) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA DOKTER, PERAWAT DAN BIDAN DI PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) DI KABUPATEN REMBANG. Masters thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img] Text
16.C2.0064 DR. TEGUH PANCA YUSAK MUKHLIS (9.4)..pdf COVER.pdf

Download (488kB)
[img] Text
16.C2.0064 DR. TEGUH PANCA YUSAK MUKHLIS (9.4)..pdf BAB I.pdf

Download (274kB)
[img] Text
16.C2.0064 DR. TEGUH PANCA YUSAK MUKHLIS (9.4)..pdf BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (268kB)
[img] Text
16.C2.0064 DR. TEGUH PANCA YUSAK MUKHLIS (9.4)..pdf BAB III.pdf

Download (487kB)
[img] Text
16.C2.0064 DR. TEGUH PANCA YUSAK MUKHLIS (9.4)..pdf BAB IV.pdf

Download (184kB)
[img] Text
16.C2.0064 DR. TEGUH PANCA YUSAK MUKHLIS (9.4)..pdf DAPUS.pdf

Download (240kB)
[img] Text
16.C2.0064 DR. TEGUH PANCA YUSAK MUKHLIS (9.4)..pdf LAMP.pdf

Download (170kB)

Abstract

Peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal. Public Safety Center (PSC) merupakan pelayanan kesehatan prafasilitas dalam penanganan kegwatdaruratan dilakukan oleh tenaga medis, perawat, dan bidan yang diatur dalam Permenkes Nomor 19 tentang Sistem Penanggulangan Gawat darurat Terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di PSC, bentuk organisasi dan lokasi dimana Public Safety Center (PSC) didirikan, dan tanggung jawab dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap Public Safety Center (PSC). Penelitian ini merupakan penelitian ekplikatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer berupa data hasil wawancara dengan narasumber dan responden, sedngkan data sekunder bersumber dari literatur. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, perlindungan hukum kepada tenaga dokter, perawat dan bidan di Public Safety Center (PSC) yang berupa Surat Ijin Praktik (SIP) tidak dapat diberikan karena PSC bukan fasilitas kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dan juga Public Safety Center (PSC) tidak dapat memenuhi kriteria untuk menjadi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah karena tidak memenuhi 2 dari 7 matrik analisis pemenuhan kriteria dan indikator pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat edarannya Nomor 061/4338/OTDA Tahun 2017 tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang memberikan dukungan penuh akan kegiatan Public Safety Center (PSC).

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection
Divisions: Graduate Program in Master of Law
Depositing User: mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited: 30 Mar 2020 05:49
Last Modified: 30 Mar 2020 05:49
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/21128

Actions (login required)

View Item View Item