PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 169/PID.SUS/2018/PN PML)

Simalango, Parmadin (2019) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 169/PID.SUS/2018/PN PML). Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img] Text
15.C1.0081 PARMADIN SIMALANGO (9.29)..pdf COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text
15.C1.0081 PARMADIN SIMALANGO (9.29)..pdf BAB I.pdf

Download (332kB)
[img] Text
15.C1.0081 PARMADIN SIMALANGO (9.29)..pdf BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (290kB)
[img] Text
15.C1.0081 PARMADIN SIMALANGO (9.29)..pdf BAB III.pdf

Download (433kB)
[img] Text
15.C1.0081 PARMADIN SIMALANGO (9.29)..pdf BAB IV.pdf

Download (283kB)
[img] Text
15.C1.0081 PARMADIN SIMALANGO (9.29)..pdf DAPUS.pdf

Download (184kB)
[img] Text
15.C1.0081 PARMADIN SIMALANGO (9.29)..pdf LAMP.pdf

Download (513kB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penedistribusian informasi elektronik yang melanggar kesusilaan pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Pml serta hambatan yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana sumber data diperoleh Penulis melalui wawancara terhadap narasumber yaitu Hakim. Pada saat pra penelitian terdapat adanya perbarengan tindak pidana (concursus realis) yaitu adanya tindak pidana pemerasan sebelum melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Pml terdiri dari pertimbangan yuridis yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pertimbangan non yuridis yaitu pendidikan, sosial ekonomi, dan psikologi Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, hakim menghadapi hambatan yang datang dari internal pengadilan berupa faktor penegak hukumnya dan eksternal pengadilan berupa tidak hadirnya saksi ahli di dalam persidangan.. Adapun saran yang diberikan adalah Hakim wajib menggali lebih dalam suatu kasus dan juga Undang-Undang yang mengaturnya sehingga tidak hanya mengikuti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sidang dipimpin oleh Hakim yang berpengalaman pada bidang cybercrime, dan mengadakan pelatihan khusus terkait cybercrime untuk para Hakim.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Cyber Crime
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited: 23 Mar 2020 04:29
Last Modified: 23 Mar 2020 04:29
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/20917

Actions (login required)

View Item View Item