PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA KORUPSI

Damascena, Muhammad Reza Andhika (2019) PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA KORUPSI. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img] Text
15.C1.0038 MUHAMMAD REZA ANDHIKA DAMASCEN (9.59)..pdf COVER.pdf

Download (833kB)
[img] Text
15.C1.0038 MUHAMMAD REZA ANDHIKA DAMASCEN (9.59)..pdf BAB I.pdf

Download (352kB)
[img] Text
15.C1.0038 MUHAMMAD REZA ANDHIKA DAMASCEN (9.59)..pdf BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (252kB)
[img] Text
15.C1.0038 MUHAMMAD REZA ANDHIKA DAMASCEN (9.59)..pdf BAB III.pdf

Download (477kB)
[img] Text
15.C1.0038 MUHAMMAD REZA ANDHIKA DAMASCEN (9.59)..pdf BAB IV.pdf

Download (122kB)
[img] Text
15.C1.0038 MUHAMMAD REZA ANDHIKA DAMASCEN (9.59)..pdf DAPUS.pdf

Download (124kB)
[img] Text
15.C1.0038 MUHAMMAD REZA ANDHIKA DAMASCEN (9.59)..pdf LAMP.pdf

Download (983kB)

Abstract

Penulisan hasil penelitian hukum dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti bagi Terpidana Korupsi” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti bagi terpidana korupsi dan hambatan-hambatan yang dihadapi Jaksa dalam melaksanakan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti bagi terpidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptik analitis. Elemen yang yang diteliti meliputi Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Semarang (Register Perkara No. PDS- 07/SEMAR/Ft.1/11/2017), Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Semarang (Nomor Register Perkara PDS-07/O.3.10/Ft.1/11/2017), Putusan Pengadilan Negeri Semarang (Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.), Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli sebagai teknik utama pengumpulan data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menganalisis isi (elemen) penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b. dan Pasal 18 ayat (2) bahwa mekanisme pelaksanaan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti bagi terpidana korupsi dilakukan oleh Kejaksaan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, menetapkan terpidana terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan merugikan keuangan negara. Dalam perkara tersebut uang kerugian negara harus dikembalikan oleh terpidana melalui asset tracing yang sebelumnya diselidiki oleh Kejaksaan. Sejumlah uang pengganti yang bisa dibayarkan oleh terpidana akan menggantikan kerugian negara melalui kas negara atas nama Jaksa. Pidana subsidair berupa kurungan akan diberikan pada Terpidana jika tidak mampu membayar sejumlah uang pengganti tersebut. Hambatan-hambatan yang dihadapi Jaksa ketika melakukan eksekusi uang pengganti adalah hambatan internal dan eksternal. Hasil akhir dari penelitian ini merupakan cara dan mekanisme pemulihan sebagian atau seluruh kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi melalui pembayaran sejumlah uang pengganti bagi terpidana korupsi. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan jangka waktu pembayaran uang pengganti seharusnya lebih diperhatikan karena menyangkut keuangan negara yang terus merugi akibat ulah para koruptor dan harus segera dibayarkan agar keuangan negara dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 350 Public administration & military science > Corruption
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited: 23 Mar 2020 04:27
Last Modified: 23 Mar 2020 04:27
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/20913

Actions (login required)

View Item View Item