PEMANFAATAN KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) DI KABUPATEN BIMA PROVINSI NTB DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

MAWARDI, MAWARDI (2019) PEMANFAATAN KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) DI KABUPATEN BIMA PROVINSI NTB DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN). Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img] Text (COVER)
16.C2.0027 MAWARDI, SH (9.64)..pdf COVER.pdf

Download (349kB)
[img] Text (BAB I)
16.C2.0027 MAWARDI, SH (9.64)..pdf BAB I.pdf

Download (381kB)
[img] Text (BAB II)
16.C2.0027 MAWARDI, SH (9.64)..pdf BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (275kB)
[img] Text (BAB III)
16.C2.0027 MAWARDI, SH (9.64)..pdf BAB III.pdf

Download (369kB)
[img] Text (BAB IV)
16.C2.0027 MAWARDI, SH (9.64)..pdf BAB IV.pdf

Download (114kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
16.C2.0027 MAWARDI, SH (9.64)..pdf DAPUS.pdf

Download (107kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
16.C2.0027 MAWARDI, SH (9.64)..pdf LAMP.pdf

Download (400kB)

Abstract

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara jaminan nasional dalam memenuhi perlindungan sosial terhadap masyarakat. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN memuat asas-asas pelaksanaan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat. BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program SJSN. Program JKN gratis bagi Fakir Miskin dan Tidak Mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dikenal sebagai Peserta PBI. Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Jenis data menggunakan jenis Data Primer dan Data Sekunder. Metode Pengumpulan Data yaitu Observasi Sistematis dan Wawancara. Metode sampling menggunakan teknik purposive sampling. Metode Analisa Data yaitu Analisa secara Kualitatif. Pengaturan Pemanfaatan Program KIS PBI di Kab. Bima berdasarkan Regulasi dan Kebijakan Pemilihan Peserta PBI melalui Keputusan Bupati. Hak Peserta PBI di Kab. Bima disepakati Bersama BPJS Kesehatan melalui Perjanjian Nomor: 03.3/025/1191/06.3/2017 dan Nomor: 212/KTR/XI-08/2017. Regulasi dan Kebijakan Fasilitas Kesehatan Peserta PBI di Kab. Bima berdasarkan PMK Nomor 5 Tahun 2018 serta melalui Perbup Nomor 13 Tahun 2017. Implementasi dan Akses Pemanfaatan KIS PBI di Kab. Bima berdasarkan Pelaksanaan Hak Jaminan Kesehatan terhadap Peserta PBI kurang sosialisasi. Pelaksanaan Pemberi Layanan terhadap Hak Jaminan Kesehatan Peserta PBI kurang merata, karena sistem UHC tidak berjalan dan transparansi program JKN masih kurang. Pemanfaatan Jaminan Kesehatan oleh Peserta PBI di tingkat FKTP dan FKTPL kurang dari sisi Pengobatan, Pelayanan Medis dan Bahan Medis habis pakai. Hambatan Pelaksanaan Program KIS PBI di Kab. Bima dari Aspek Pendataan Peserta PBI data Dinas Sosial tidak singkronisasi dengan BPJS Kesehatan. Aspek Pelaksanaan Program KIS PBI saat penerimaan KIS PBI tidak disertai informasi penggunaan serta pendistribusian Kartu tidak merata. Aspek Pelayanan Peserta PBI pada Fasilitas Kesehatan tidak dipahami Peserta saat pemberian obat yang di tanggung BPJS Kesehatan. Kata kunci : Sistem JKN, Peserta PBI, Pengaturan, Pemanfaatan, Hambatan

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 360 Social problems and social services
Divisions: Graduate Program in Master of Law
Depositing User: Mr Lucius Oentoeng
Date Deposited: 28 Nov 2019 01:43
Last Modified: 28 Nov 2019 01:43
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/20481

Actions (login required)

View Item View Item