KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENJAMIN TERPENUHINYA HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASKA PERCERAIAN

Fadly, Gricelda Tracy (2018) KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENJAMIN TERPENUHINYA HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASKA PERCERAIAN. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img] Text (COVER)
14.C1.0039 GRICELDA TRACY FADLY (4)..pdf COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text (BAB I)
14.C1.0039 GRICELDA TRACY FADLY (4)..pdf BAB I.pdf

Download (509kB)
[img] Text (BAB II)
14.C1.0039 GRICELDA TRACY FADLY (4)..pdf BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (BAB III)
14.C1.0039 GRICELDA TRACY FADLY (4)..pdf BAB III.pdf

Download (1MB)
[img] Text (BAB IV)
14.C1.0039 GRICELDA TRACY FADLY (4)..pdf BAB IV.pdf

Download (246kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
14.C1.0039 GRICELDA TRACY FADLY (4)..pdf DAPUS.pdf

Download (571kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
14.C1.0039 GRICELDA TRACY FADLY (4)..pdf LAMP.pdf

Download (528kB)

Abstract

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang perlu diwujudkan dan diutamakan sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terjadinya perceraian yang meningkat di Indonesia menjadi salah satu penghambat kesejahteraan mereka karena tidak terpenuhinya hak-hak atas nafkah setelah terjadinya perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kewajiban Negara menjamin terpenuhinya pemenuhan atas hak-hak perempuan dan anak paska perceraian melalui mekanisme, peranan, dan faktor bentuk mewujudkan hak perempuan dan anak tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Perbandingan Mekanisme Pengadilan Agama di Indonesia dalam memenuhi hak perempuan dan anak paska perceraian degan Pengadilan Syariah di Malaysia yang berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan masing-masing, 2) Perbandingan Peranan Pengadilan Syariah dengan Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak perempuan dan anak paska perceraian di Indonesia yang tidak berperan secara langsung, namun Hakim hanya berperan lebih dalam pra perceraian yaitu dengan memutus, memeriksa, dan mengadili perkara agar perempuan dan anak paska perceraian mendapatkan haknya . 3) Faktor penghambat Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak perempuan dan anak bersumber dari para pihak/masyarakat dan payung hukum yang kurang mengatur paska perceraian untuk Hakim bertindak. Kata Kunci: Perbandingan, Peranan, Penjamin, Pemenuhan Nafkah, Hak Perempuan, Faktor Penghambat, Hak Anak, Perceraian, Mekanisme.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > Women
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Mr Lucius Oentoeng
Date Deposited: 09 Apr 2019 07:40
Last Modified: 09 Apr 2019 07:40
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/18527

Actions (login required)

View Item View Item