MAKNA HUKUM DAN POLITIK DARI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BAGI KEBEBASAN BERAGAMA UMAT ISLAM AHMADIYAH

Ananto, Damon Ray (2018) MAKNA HUKUM DAN POLITIK DARI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BAGI KEBEBASAN BERAGAMA UMAT ISLAM AHMADIYAH. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

	Text (COVER) 13.20.0097 DAMON RAY ANANTO (8.18)..pdf COVER.pdf Download (399kB)
	Text (BAB I) 13.20.0097 DAMON RAY ANANTO (8.18)..pdf BAB I.pdf Download (166kB)
	Text (BAB II) 13.20.0097 DAMON RAY ANANTO (8.18)..pdf BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text (BAB III) 13.20.0097 DAMON RAY ANANTO (8.18)..pdf BAB III.pdf Download (194kB)
	Text (BAB IV) 13.20.0097 DAMON RAY ANANTO (8.18)..pdf BAB IV.pdf Download (63kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 13.20.0097 DAMON RAY ANANTO (8.18)..pdf DAPUS.pdf Download (108kB)
	Text (LAMPIRAN) 13.20.0097 DAMON RAY ANANTO (8.18)..pdf LAMP.pdf Download (431kB)

Abstract

Sejak diterbitkannya SKB Hak Asasi Manusia umat Islam Ahmadiyah khususnya dalam kebebasan beragama menjadi semakin terbatas. Belum lagi akibat diterbitkannya SKB tersebut kekerasan yang menimpa umat Islam Ahmadiyah semakin menjadi-jadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana bentuk pelarangan dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ? (2) Apakah makna hukum dan politik dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bagi kebebasan beragama Umat Islam Ahmadiyah ? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKB merupakan perbuatan hukum oleh Pemerintah dan bentuk pelarangannya termasuk kedalam pelanggaran HAM karena bertolak belakang dengan 3 kewajiban Pemerintah dalam HAM. Makna Hukum dikeluarkannya SKB adalah untuk membatasi kebebasan beragama umat Islam Ahmadiyah dengan melarang umat Islam Ahmadiyah menyebarkan paham adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW sepanjang mengaku beragama Islam. Makna Politik dikeluarkannya SKB adalah sebagai jawaban desakan umat Islam mayoritas untuk menindaklanjuti umat Islam Ahmadiyah yang dianggap memiliki ajaran sesat. Kata kunci: Hukum, politik, Surat Keputusan Bersama, Kebebasan Beragama, Ahmadiyah, Hak Asasi Manusia

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	200 Religion 300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Mr Lucius Oentoeng
Date Deposited:	09 Apr 2019 07:38
Last Modified:	14 Jan 2021 02:34
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/18523

Actions (login required)

View Item