PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Aryuda, Maulana Henu (2018) PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img] Text (COVER)
13.20.0020 MAULANA HENU ARYUDA (4.62)..pdf COVER.pdf

Download (623kB)
[img] Text (BAB I)
13.20.0020 MAULANA HENU ARYUDA (4.62)..pdf BAB I.pdf

Download (484kB)
[img] Text (BAB II)
13.20.0020 MAULANA HENU ARYUDA (4.62)..pdf BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (490kB)
[img] Text (BAB III)
13.20.0020 MAULANA HENU ARYUDA (4.62)..pdf BAB III.pdf

Download (611kB)
[img] Text (BAB IV)
13.20.0020 MAULANA HENU ARYUDA (4.62)..pdf BAB IV.pdf

Download (165kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
13.20.0020 MAULANA HENU ARYUDA (4.62)..pdf DAPUS.pdf

Download (225kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
13.20.0020 MAULANA HENU ARYUDA (4.62)..pdf LAMP.pdf

Download (1MB)

Abstract

Angkutan umum menjadi salah satu alat transportasi yang saat ini diminati oleh masyarakat. Pemerintah telah membuat pengaturan tentang Angkutan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam mengoperasionalkan angkutan umum dan pemberian sanksi administratif atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi maupun angkutan umum sebagai upaya pengawasan oleh Dinas Perhubungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui studi lapangan dengan wawancara dan sudi pustaka dengan analisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengambilan sampel, menggunakan metode non-random sampling dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; dan kesimpulan atau verifikasi. Bahwa pengaturan penerapan sanksi administratif bagi pelanggar memiliki dasar hukum yang kuat melalui undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan pemerintah, sedangkan bentuk pengaturan penerapan sanksi telah ada pada peraturan menteri perhubungan. Pengaturan ini memiliki tujuan berupa untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam penggunaan angkutan, memberikan pengawasan, mengembangkan sistem transportasi nasional, dan memberikan standar pelayanan minimal angkutan orang. Mekanisme penerapan sanksi administratif bagi angkutan umum yang melanggar di wilayah kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang belum sepenuhnya sesuai dari empat sanksi administratif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya dua yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu sanksi peringatan tertulis dan denda administratif. Hal tersebut dikarenakan ada faktor yang mempengaruhi yaitu belum adanya Peraturan Daerah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang penerapan sanksi administratif khususnya bagi supir dan pengusaha angkutan umum. Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Administratif dan Pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 343 Military, defense, public property, tax, trade & industrial law > Traffic regulation
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Mr Lucius Oentoeng
Date Deposited: 09 Apr 2019 07:35
Last Modified: 09 Apr 2019 07:35
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/18518

Actions (login required)

View Item View Item