REKAM MEDIS ELEKTRONIK DAN ASAS MANFAAT (Penelitian Hukum Normatif terhadap Undang-Undang No. 29/04 tentang Praktik Kedokteran jo Permenkes No. 269/08 Tentang Rekam Medis, Undang-Undanag No.11/08 Tentang Informasi dan transaksi elektronik)

YENDI, - (2011) REKAM MEDIS ELEKTRONIK DAN ASAS MANFAAT (Penelitian Hukum Normatif terhadap Undang-Undang No. 29/04 tentang Praktik Kedokteran jo Permenkes No. 269/08 Tentang Rekam Medis, Undang-Undanag No.11/08 Tentang Informasi dan transaksi elektronik). Masters thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

	Text (COVER) 09.93.0074 Yendi COVER.pdf Download (730kB)
	Text (BAB 1) 09.93.0074 Yendi BAB 1.pdf Download (821kB)
	Text (BAB 2 (available document only in library of Soegijapranata Catholic University)) 09.93.0074 Yendi BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB 3 (available document only in library of Soegijapranata Catholic University)) 09.93.0074 Yendi BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB 4 (available document only in library of Soegijapranata Catholic University)) 09.93.0074 Yendi BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB 5 (available document only in library of Soegijapranata Catholic University)) 09.93.0074 Yendi BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (895kB)
	Text (BAB 6) 09.93.0074 Yendi BAB 6.pdf Download (438kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 09.93.0074 Yendi DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (218kB)
	Text (LAMPIRAN) 09.93.0074 Yendi LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang No. 29/04 tentang Praktik Kedokteran mewajibkan sarana kesehatan membuat rekam medis pada setiap penyelenggaraan praktik kedokteran. Pemanfaatan teknologi komputer dan informasi pada kegiatan rekam medis telah melahirkan rekarn medis elektronik. Rekam rnedis elektronik dimungkinkan pelaksanaannya di Indonesia dan Permenkes No. 269/08 tentang Rekarn Medis mensyaratkan adanya peraturan pelaksanaan berupa Permenkes. Setiap perbuatan hukum harus mernberikan manfaat dari sudut pandang hukum. Asas Manfaat pada dasamya menekankan pada asas kepastian hukum, dibandingkan dengan asas keadilan hukum. Hukum harus memberikan kepastian sehingga bermanfaat. Timbul pertanyaan: apakah ketentuan mengenai rekam medis elektronik rnenyebabkan dipenuhinya asas manfaat'?, Penelitian tesis ini menggut1akan Metode Renelitian Deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara berpikir QeCluktif, serta metode analisis data kualitatif normatif yang dilakukan melalui pengujian secara deduktifargurnentatif terhadap data sekunder. yang bersurnber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier sebagai bahan pustaka penunjang. Rekam medis adalah berkas berisi catatan tentang pasien. Relwn medis elektronik merupakan suatu sistem reJCam medis yang mengadopsi teknologi komputer dan informasi dalam penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis elektronik memberi kemudahan serta mempercepat proses pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan rekam medis elekitronik belum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, karena belum terdapat aturan mengenai IXrdoman penyelenggaraannya. Keamanan sistem dan kerallasiaan data rnasih menjadi masalah dalam pelaksanaan rekarn medis elektronik. Pemanfaatan rekam rnedis elektronik sebagai ~Iat bulcti hukum, selalu terRendala dengan jaminan keasliannya. Menurut ajaran Utilitarianisme dan "feori Utility, kemanfaatan merupakan satu-satunya tujuan dari hukum, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang penerapan dan peJaksanaannya mengakibatkan manfaatan yang sebesarbesamya bagi sebanyak-banyaknya manusia, yang disebut sebagai asas manfaat. Asas manfaat sebagai salah satu asas hukum dinyatakan secara eksplisit di dalarn Pasal2 Undang-Undang No. 29/04 tentang Praktik kedokteran. Asas Manfaat ini terdiri dari: unsur akibat dari suatu tindakan; unsur pemuasan kepentingan umurn; dan unsur perlindungan bagi para pihak melalui kepastian hukum. Ketentuan mengenai rekam medis elektronik secara hukum tidak memberikan kepastian hukum terutama dalam asas pembuktian hukum, sehingga tidak memenuhi asas manfaat, khususnya unsur perlindungan bagi para pihak tidak rnenjamin kepastian hukum, sehingga dapat dirumuskan jawaban sementara: jika ditentukan rekam medis elektronik sebagai berkas rekam medik seperti yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan, maka tidak dipenuhi asas manfaat.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law
Divisions:	Graduate Program in Master of Law
Depositing User:	Mrs Christiana Sundari
Date Deposited:	05 Mar 2019 04:16
Last Modified:	05 Mar 2019 04:16
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/18148

Actions (login required)

View Item