PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI WEBSITE DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)

Indrayani, Nadya Sukma (2018) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI WEBSITE DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG). Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

	Text (COVER) 14.C1.0069 NADYA SUKMA INDRAYANI (3.98).COVER.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 14.C1.0069 NADYA SUKMA INDRAYANI (3.98)..BAB I.pdf Download (233kB)
	Text (BAB II) 14.C1.0069 NADYA SUKMA INDRAYANI (3.98)..BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
	Text (BAB III) 14.C1.0069 NADYA SUKMA INDRAYANI (3.98)..BAB III.pdf Download (438kB)
	Text (BAB IV) 14.C1.0069 NADYA SUKMA INDRAYANI (3.98)..BAB IV.pdf Download (83kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 14.C1.0069 NADYA SUKMA INDRAYANI (3.98)..DAPUS.pdf Download (99kB)
	Text (LAMPIRAN) 14.C1.0069 NADYA SUKMA INDRAYANI (3.98)..LAMP.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Manipulasi Website di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)” ini bertujuan: (1) untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi website di Ditreskrimsus Polda Jateng; dan (2) untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dalam proses penegakan hukum tindak pidana manipulasi website, dan bagaimana upaya Penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dengan pencarian data di lapangan dengan teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Data analisis secara kualitatif atau dengan cara non-statistik atau tanpa menggunakan perhitungan matematis dalam menganalisis permasalahan. Proses penegakan hukum tindak pidana manipulasi website di Ditreskrimsus Polda Jateng adalah pertama Penyidik menerima laporan dari korban GBPS disertai alat bukti permulaan berupa akta pendirian perusahaan; perjanjian kerjasama, dan print out website perusahaan. Selanjutnya adalah masuk ke tahap penyelidikan kemudian penyidikan disertai dengan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan/SPDP hingga penyerahan berkas perkara ke JPU. Namun dalam proses penegakan hukum Penyidik mengalami beberapa hambatan yaitu Penyidik harus melakukan penyidikan ke tiga kota yang berbeda yaitu: Semarang; Jakarta dan Yogyakarta, hambatan ke dua adalah penyidik dihalang-halangi saat proses penangkapan. Upaya Penyidik mengatasi hambatan yang dihadapi adalah penyidik bekerjasama dengan PT Griya Mitra Persada serta CV Jogjacamp untuk bertukar informasi agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar, dan sebelum melakukan penangkapan penyidik telah melacak keberadaan HDJ. Adapun saran yang diberikan adalah Penyidik perlu menjalin hubungan kerjasama yang lebih luas lagi dengan instansi-instansi tertentu seperti Kementrian Komunikasi dan Informatika RI untuk mengurangi angka kejahatan dibidang cyber dan Penyidik juga perlu berperan aktif memberikan penyuluhan atau himbauan-himbauan mengenai tindak pidana dibidang cyber agar wawasan masyarakat mengenai kejahatan tindak pidana manipulasi website lebih luas. Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Manipulasi Website, Putusan Mahkamah Agung, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Mr Lucius Oentoeng
Date Deposited:	12 Dec 2018 07:03
Last Modified:	16 Feb 2021 06:53
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/17582

Actions (login required)

View Item