PEMUNGUTAN PPN ATAS TRANSAKSI DENGAN BENDAHARAWAN STUDI KASUS PADA PT.X SEMARANG

HARDIYANI, NANDA TRI (2018) PEMUNGUTAN PPN ATAS TRANSAKSI DENGAN BENDAHARAWAN STUDI KASUS PADA PT.X SEMARANG. Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

[img] Text (COVER)
15.H1.0055 NANDA TRI HARDIYANI (9.84).COVER.pdf

Download (404kB)
[img] Text (BAB I)
15.H1.0055 NANDA TRI HARDIYANI (9.84).BAB I.pdf

Download (177kB)
[img] Text (BAB II)
15.H1.0055 NANDA TRI HARDIYANI (9.84).BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (247kB)
[img] Text (BAB III)
15.H1.0055 NANDA TRI HARDIYANI (9.84).BAB III.pdf

Download (205kB)
[img] Text (BAB IV)
15.H1.0055 NANDA TRI HARDIYANI (9.84).BAB IV.pdf

Download (143kB)
[img] Text (BAB V)
15.H1.0055 NANDA TRI HARDIYANI (9.84).BAB V.pdf

Download (120kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
15.H1.0055 NANDA TRI HARDIYANI (9.84).DAPUS.pdf

Download (113kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
15.H1.0055 NANDA TRI HARDIYANI (9.84).LAMP.pdf

Download (631kB)

Abstract

Dasar hukum yang mengatur tentang PPN adalah Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.Sebagai PKP PT.X diwajibkan untuk menyetor, memungut, dan melaporkan pajak terutangnya.Pengenaan PPN pada PT.X dilakukan karena adanya transaksi yang dilakukan PT.X berupa menjual atau membeli BKP.Ketika PT.X menjual BKP maka dikatakan sebagai Pajak Keluaran.Jika PT.X membeli BKP guna kebutuhan produksinya, maka PT.X dipungut PPN oleh penjual tersebut.Untuk transaksi pembelian yang dilakukan PT.X disebut dengan Pajak Masukan.Apabila total Pajak Keluaran nilainya lebih besar dibanding total Pajak Masukan maka selisih nilai tersebut wajib disetorkan kepada kas negara.Namun jika total Pajak Keluaran nilainya lebih kecil dibanding dengan Pajak Masukan maka nilai selisihnya bisa dikompensasikan atau direstitusikan pada masa pajak selanjutnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengenaan PPN atas transaksi dengan bendaharawan.PT.X memungut PPNpada setiap kegiatan usahanya atas barang yang dijual, salah satu pelanggan PT.X adalah Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah bagian dari wajib pajak, maka Instansi Pemerintah memungut PPN-nya sendiri.Sehingga PT.X hanya menerima SSP dari Instansi Pemerintah sebagai bukti Instansi Pemerintah telah setor pajak terutangnya kepada kas negara.

Item Type: Thesis (Other)
Divisions: Faculty of Economics and Business > Department of Taxation
Depositing User: Mr Lucius Oentoeng
Date Deposited: 19 Nov 2018 03:36
Last Modified: 19 Nov 2018 03:36
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/17271

Actions (login required)

View Item View Item