PELAKSANAAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 9 DAN 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT ( STUDI KASUS DI KABUPATEN KENDAL)

WARDANA, ADITYA WISNU (2013) PELAKSANAAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 9 DAN 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT ( STUDI KASUS DI KABUPATEN KENDAL). Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata.

[img]
Preview
Text (COVER)
09.20.0024 Aditya Wisnu Wardana COVER.pdf

Download (143kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
09.20.0024 Aditya Wisnu Wardana BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (91kB)
[img] Text (BAB II available document only in Soegijapranata Catholic University)
09.20.0024 Aditya Wisnu Wardana BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (181kB)
[img] Text (BAB III available document only in Soegijapranata Catholic University)
09.20.0024 Aditya Wisnu Wardana BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (151kB)
[img] Text (BAB IV available document only in Soegijapranata Catholic University)
09.20.0024 Aditya Wisnu Wardana BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (57kB)
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
09.20.0024 Aditya Wisnu Wardana DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (64kB) | Preview

Abstract

Kerukunan umat beragama sangat di perlukan, agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan beragama di bumi Indonesia ini dengan damai, sejahtera, dan jauh dari kecurigaan kepada kelompok-kelompok lain. Di Kabupaten Kendal yang dimana terdapat berbagai agama yang dianut oleh masyarakatnya, juga dapat sewaktu-waktu timbul konflik. Untuk menjaga agar di Kabupaten Kendal tidak terjadi konflik, maka kepala daerah dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan untuk mewujudkan kerukunan berdasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana peranan kepala daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006. (2) Untuk mengetahui apakah hambatan dan bagaimanakah solusinya dalam melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006. Peranan dari kepala daerah Kabupaten Kendal membentuk FKUB sebagai wadah antar umat beragama dan hambatan yang dihadapi adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tidak diketahui oleh semua masyarakat. Kemudian solusi yang dilakukan adalah dengan sosialisasi dan kegiatan bersama antar umat beragama

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences
300 Social Sciences > 340 Law > 348 Laws, regulations & cases
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Mrs Christiana Sundari
Date Deposited: 03 Sep 2015 20:03
Last Modified: 03 Sep 2015 20:03
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/1694

Actions (login required)

View Item View Item