PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK SUSU KEDELAI PRODUKSI HOME INDUSTRY YANG TIDAK MENDAPATKAN IZIN DARI BPOM

GUNAWAN, VALIANT (2013) PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK SUSU KEDELAI PRODUKSI HOME INDUSTRY YANG TIDAK MENDAPATKAN IZIN DARI BPOM. Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata.

[img]
Preview
Text (COVER)
09.20.0001 Valiant Gunawan COVER.pdf

Download (232kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
09.20.0001 Valiant Gunawan BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (131kB)
[img] Text (BAB II available document only in Soegijapranata Catholic University)
09.20.0001 Valiant Gunawan BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (234kB)
[img] Text (BAB III available document only in Soegijapranata Catholic University)
09.20.0001 Valiant Gunawan BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (263kB)
[img] Text (BAB IV available document only in Soegijapranata Catholic University)
09.20.0001 Valiant Gunawan BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (84kB)
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
09.20.0001 Valiant Gunawan DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (39kB) | Preview

Abstract

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK SUSU KEDELAI PRODUKSI HOME INDUSTRY YANG TIDAK MENDAPATKAN IZIN DARI BPOM” mempunyai latar belakang yaitu di dalam prakteknya tidak sedikit pelaku usaha susu kedelai home industry yang tidak memenuhi tanggung jawabnya, sehingga konsumen sering dirugikan maka dari itu Pemerintah turut campur tangan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam pemenuhan tanggung jawab sebagai pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) maka pelaku usaha susu kedelai home industry diharuskan untuk mendaftarkan produknya ke Departemen Kesehatan (DEPKES) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), namun berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: HK.00.05.5.1640, tanggal 30 April 2003 tentang pedoman tata cara penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) tertulis pengajuan permohonan SPP-IRT diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota C.Q Dinas Kesehatan, permohonan ditolak apabila produknya berupa susu dan hasil olahannya. Rumusan permasalahannya yaitu mengapa produk susu kedelai yang diproduksi oleh home industry tidak dapat memperoleh izin dari BPOM dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha produk susu kedelai home industry yang tidak mendapatkan izin dari BPOM.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk menekan proses pemahaman peneliti atas Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK SUSU KEDELAI PRODUKSI HOME INDUSTRY YANG TIDAK MENDAPATKAN IZIN DARI BPOM” mempunyai latar belakang yaitu di dalam prakteknya tidak sedikit pelaku usaha susu kedelai home industry yang tidak memenuhi tanggung jawabnya, sehingga konsumen sering dirugikan maka dari itu Pemerintah turut campur tangan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam pemenuhan tanggung jawab sebagai pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) maka pelaku usaha susu kedelai home industry diharuskan untuk mendaftarkan produknya ke Departemen Kesehatan (DEPKES) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), namun berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: HK.00.05.5.1640, tanggal 30 April 2003 tentang pedoman tata cara penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) tertulis pengajuan permohonan SPP-IRT diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota C.Q Dinas Kesehatan, permohonan ditolak apabila produknya berupa susu dan hasil olahannya. Rumusan permasalahannya yaitu mengapa produk susu kedelai yang diproduksi oleh home industry tidak dapat memperoleh izin dari BPOM dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha produk susu kedelai home industry yang tidak mendapatkan izin dari BPOM.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk menekan proses pemahaman peneliti atas yang baik tetap melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 19 UUPK jika terjadi kerugian terhadap konsumen sedangkan pelaku usaha yang “nakal” memanfaatkan ketidakpastian hukum ini untuk lari dari tanggung jawabnya

Item Type: Thesis (Other)
Subjects:
> 650 Management > Corporate Social Responsibility
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Mrs Christiana Sundari
Date Deposited: 03 Sep 2015 20:03
Last Modified: 03 Sep 2015 20:03
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/1689

Actions (login required)

View Item View Item