ANALISIS YURIDIS PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN MEDIS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1165/ Pid.B/2010/PN.SDA., NO.1166/ Pid.B/2010/PN.SDA., NO. 1167/Pid.B/2010/PN.SDA.)

Susanti, Juliana (2018) ANALISIS YURIDIS PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN MEDIS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1165/ Pid.B/2010/PN.SDA., NO.1166/ Pid.B/2010/PN.SDA., NO. 1167/Pid.B/2010/PN.SDA.). Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

	Text (COVER) 15.C2.0075 JULIANA SUSANTI GUNAWAN (9.23%).COVER.pdf Download (173kB)
	Text (BAB I) 15.C2.0075 JULIANA SUSANTI GUNAWAN (9.23%).BAB I.pdf Download (390kB)
	Text (BAB II) 15.C2.0075 JULIANA SUSANTI GUNAWAN (9.23%).BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB)
	Text (BAB III) 15.C2.0075 JULIANA SUSANTI GUNAWAN (9.23%).BAB III.pdf Download (1MB)
	Text (BAB IV) 15.C2.0075 JULIANA SUSANTI GUNAWAN (9.23%).BAB IV.pdf Download (35kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 15.C2.0075 JULIANA SUSANTI GUNAWAN (9.23%).DAPUS.pdf Download (109kB)
	Text (LAMPIRAN) 15.C2.0075 JULIANA SUSANTI GUNAWAN (9.23%).LAMP.pdf Download (28MB)

Abstract

Sejak September 2014 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan Undang Undang no 38 tahun 2014 tentang Keperawatan (selanjutnya disebut UU Keperawatan). UU Keperawatan memberikan perlindungan hukum bagi perawat di Indonesia serta mengatur batasan kewenangan dalam praktik keperawatan yang bertujuan meningkatkan kualitas keilmuan profesi perawat dan praktik keperawatan. Perawat diberi wewenang dalam melakukan pelayanan tindakan medik terbatas berdasarkan delegasi atau mandat dari dokter. Setiap tindakan medik harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan sebagai pelaksanaan dari UU Keperawatan tersebut serta berdasarkan kompetensi perawat dalam intervensi medik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa prosedur pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter sebagai tenaga medis kepada perawat.Seperti lazimnya, baik dokter maupun perawat enggan mematuhi prosedur pelimpahan tugas klinis ringan dan kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan prosedur tindakan diagnostik yang tidak boleh dilakukan perawat. Dokter dan perawat yang telah mempunyai izin praktik sering melakukan limpah tugas tindakan medis dan dewasa ini semakin banyak dijumpai, seperti contohnya limpah tugas dalam menyuntik, tukar balutan luka, melepas jahitan dan imunisasi.Tidak ada batasan batasan yang jelas mengenai jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh perawat dalam tindakan medis, sebaliknya limpah tugas dalam tindakan medis tersebut sering menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan bahkan bersifat fatal, perawat perlu pelatihan tambahan sebelum melakukan limpah tugas tersebut. Sangatlah berbahaya bila limpah tugas tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak terlatih. Pelimpahan tindakan medis seharusnya memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pasien. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif yang bersifat penelitian klinis hukum (normatif preskriptif) dengan pendekatan studi pustaka dan studi kasus, data sekunder dikumpulkan dari bahan hukum primer seperti undang undang dan putusan kasus nomor 1165/Pid.B/2010/PN.SDA, 1166/Pid.B/2010/PN.SDA dan 1167/Pid.B/2010/PN.SDA serta wawancara dengan penasehat hukum yang menangani kasus pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter kepada perawat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terbatasnya peraturan tentang prosedur tindakan medis yang didasari delegasi atau mandat dari dokter.Seharusnya pembuat kebijakan dalam pelayanan kesehatan membuat ketetapan dan petunjuk pelaksanaan berdasarkan perundang undangan yang mengatur prosedur pelimpahan wewenang beserta batasan batasannya.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law
Divisions:	Graduate Program in Master of Law
Depositing User:	Mr Lucius Oentoeng
Date Deposited:	13 Jul 2018 06:55
Last Modified:	30 Jun 2021 02:34
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/16705

Actions (login required)

View Item