PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DITINJAU DARI ASPEK KESEHATAN REPRODUKSI DI PASAR KEMBANG (SARKEM) YOGYAKARTA

Siwi, Tyas Kartika (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DITINJAU DARI ASPEK KESEHATAN REPRODUKSI DI PASAR KEMBANG (SARKEM) YOGYAKARTA. Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

[img] Text (COVER)
15.C2.0003 Tyas Kartika Siwi (OK).COVER.pdf

Download (133kB)
[img] Text (BAB I)
15.C2.0003 Tyas Kartika Siwi (OK).BAB I.pdf

Download (87kB)
[img] Text (BAB II)
15.C2.0003 Tyas Kartika Siwi (OK).BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (115kB)
[img] Text (BAB III)
15.C2.0003 Tyas Kartika Siwi (OK).BAB III.pdf

Download (150kB)
[img] Text (BAB IV)
15.C2.0003 Tyas Kartika Siwi (OK).BAB IV.pdf

Download (42kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
15.C2.0003 Tyas Kartika Siwi (OK).DAPUS.pdf

Download (40kB)

Abstract

Setiap perempuan memiliki hak yang sama atas kesehatan reproduksi tanpa terkecuali Pekerja Seks Komersial (PSK). Hal ini karena PSK merupakan pekerjaan banyak resiko atas berbagai penyakit antara lain: gonore, herpes, infeksi jamur, sifilis, vaginitis, bisul, kutu kelamin, dan HIV/AIDS. Namun kenyataannya tidak semua PSK memperoleh haknya atas kesehatan reproduksi. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait hak reproduksi yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan deskriptif analitis. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Gedongtengen, dokter, bidan, Koordinator Perhimpunan Pekerja Seks Komersial, Komisi Penanggulangan AIDS, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Pemilik Losmen dan Pekerja seks Komersial (PSK). Data sekunder di peroleh dari referensi buku dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul tesis. Analisis data menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian dari lapangan didapatkan PSK telah mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan isi Pasal dalam peraturan Perundang – undangan dan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku. Puskesmas Gedongtengen telah terdapat program pelayanan kesehatan reproduksi seperti Layanan Kesehatan Klinik Infeksi Menular Seksual(IMS) dan Voluntary Counseling And Testing(VCT). Apabila dalam pemeriksaan ditemukan PSK yang positif HIV/AIDS maka akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas sesuai dengan kebutuhan PSK. Faktor pendukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial ditinjau dari kesehatan reproduksi antara lain: biaya puskesmas yang terjangkau, ketersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten, sarana dan prasarana yang memadai, kerja sama lintas sektor, keterlibatan PSK dalam pelayanan. Sedangkan faktor penghambat yaitu belum terdapat peraturan perundang – undangan khusus tentang PSK, tingkat pendidikan rendah mengakibatkan kurangnya kesadaran untuk memeriksakan kesehatan, banyak pelanggan yang menolak menggunakan kondom dan ketersediaan tenaga kesehatan terampil belum mencukupi.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection
Divisions: Graduate Program in Master of Law
Depositing User: Mr Lucius Oentoeng
Date Deposited: 12 Jul 2018 06:15
Last Modified: 12 Jul 2018 06:15
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/16680

Actions (login required)

View Item View Item