HAK KESEHATAN BURUH SEJAK ERA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA HINGGA ERA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Diana, Ditha (2018) HAK KESEHATAN BURUH SEJAK ERA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA HINGGA ERA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

[img] Text (COVER)
12.93.0040 DITHA DIANA.COVER.pdf

Download (611kB)
[img] Text (BAB I)
12.93.0040 DITHA DIANA.BAB I.pdf

Download (460kB)
[img] Text (BAB II)
12.93.0040 DITHA DIANA.BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (371kB)
[img] Text (BAB III)
12.93.0040 DITHA DIANA.BAB III.pdf

Download (605kB)
[img] Text (BAB IV)
12.93.0040 DITHA DIANA.BAB IV.pdf

Download (231kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
12.93.0040 DITHA DIANA.DAPUS.pdf

Download (405kB)

Abstract

Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diselenggarakan pemerintah hak-hak tenaga kerja. Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tenaga kerja tersebut, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sejak tanggal 1 Januari 2014, penyelenggaraan jaminan kesehatan buruh tersebut diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), sebagai pemenuhan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dasar hukum penbentukan BPJS Kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan hak kesehatan buruh sejak era Jamsostek hingga era BPJS Kesehatan dan mengetahui perbedaan hak kesehatan buruh pada periode Jamsostek dengan periode BPJS Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan literatur yang membahas permasalahan yang diajukan. Data bersumber dari peraturan perundangan dan studi pustaka. Objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Pengaturan era Jamsostek tidak bersifat wajib bagi setiap buruh, jika pemberi kerja dapat memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik daripada yang diselenggarakan oleh Jamsostek. Sistem pertanggungan berupa plafon memungkinkan seorang buruh untuk mendapatkan berbagai fasilitas tambahan yang diperlukan. Secara umum hal ini menunjukkan bahwa pertanggungan dari Jamsostek lebih dalam sifatnya daripada pertanggungan dari BPJS Kesehatan. Pengaturan hak kesehatan buruh yang diatur pada era BPJS Kesehatan terlihat lebih lengkap dengan subjek serta objek pertanggungan yang lebih luas. Namun sistem pertanggungan yang bersifat paket yang mengacu pada INACBG’s menyebabkan pertanggungan menjadi lebih dangkal atau terbatas pelayanannya. Perbedaan pengaturan hak kesehatan buruh yang diselenggarakan oleh Jamsostek dan BPJS Kesehatan adalah dari segi asas dan prinsip penyelenggaraan; sifat kepesertaan; subjek pertanggungan; objek pertanggungan; sistem pertanggungan; maupun pembatasan dan pengecualian objek pertanggungan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: > 610 Medicine and health
Divisions: Graduate Program in Master of Law
Depositing User: Mr Lucius Oentoeng
Date Deposited: 12 Jul 2018 05:59
Last Modified: 12 Jul 2018 05:59
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/16671

Actions (login required)

View Item View Item