PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENERIMA PELAYANAN TUKANG GIGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DI KABUPATEN DEMAK

Bagus Prabowo, Yoghi (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENERIMA PELAYANAN TUKANG GIGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DI KABUPATEN DEMAK. Masters thesis, Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata.

[img] Text
15.C2.0018 Yoghi Bagus Prabowo COVER.pdf

Download (493kB)
[img] Text
15.C2.0018 Yoghi Bagus Prabowo BAB I.pdf

Download (473kB)
[img] Text
15.C2.0018 Yoghi Bagus Prabowo BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (305kB)
[img] Text
15.C2.0018 Yoghi Bagus Prabowo BAB III.pdf

Download (401kB)
[img] Text
15.C2.0018 Yoghi Bagus Prabowo BAB IV.pdf

Download (125kB)
[img] Text
15.C2.0018 Yoghi Bagus Prabowo DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (259kB)
[img] Text
15.C2.0018 Yoghi Bagus Prabowo LAMPIRAN.pdf

Download (759kB)

Abstract

Tukang gigi adalah pekerja dengan metode tradisional di bidang kesehatan gigi. Tukang gigi melakukan pekerjaan upaya penyembuhan dan pemeliharaan menggunakan cara dan alat yang besar kesamaannya dengan dokter gigi tanpa adanya dasar ilmu kedokteran gigi, sehingga sangat berisiko merugikan kesehatan pasien tukang gigi. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 telah menjelaskan perbedaan dari Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Tradisional, juga pada permenkes terdapat kewenangan dan larangan bagi tukang gigi sebagai tenaga kesehatan tradisional namun masih banyak tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar wewenangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pasien penerima pelayanan tukang gigi. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Responden sebanyak 4 tukang gigi yang memiliki izin dan 9 tukang gigi yang tidak memiliki izin serta 10 pasien tukang gigi yang memiliki izin dan 10 pasien dari tukang gigi yang tidak memiliki izin. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dan Kepala Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan 9 tukang gigi yang tidak memiliki izin dan 1 tukang gigi yang memiliki izin di Kabupaten Demak melakukan perkerjaan di luar kewenangannya. Hasil penelitian juga menunjukkan sebanyak 30% pasien menyatakan puas dengan pelayanan tukang gigi, sedangkan 70% menyatakan tidak puas dengan pelayanan tukang gigi. Pasien datang ke Dokter Gigi untuk memperbaiki keluhan yang mereka alami dikarenakan tukang gigi tidak bisa memberikan solusi atas keluhan mereka. Pada pasien penerima pelayanan juga mempunyai hak untuk mendapatkan xiv perlindungan hukum atas pelayanan yang di berikan oleh tukang gigi. Dalam hal ini tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan memberikan tempat untuk melaporkan masalah yang terjadi pada pasien yang merasa tidak puas dengan perawatan tukang gigi. Tukang gigi yang bekerja di luar kewenangannya menimbulkan tanggung jawab hukum bagi tukang gigi tersebut atas pelayanan yang mereka lakukan. Tanggung jawab hukum tersebut meliputi tanggung jawab hukum perdata, pidana, dan administrasi.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection
Divisions: Graduate Program in Master of Law
Depositing User: mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited: 02 Apr 2018 08:25
Last Modified: 02 Apr 2018 08:25
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/15849

Actions (login required)

View Item View Item