PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS TERKAIT DENGAN PEREDARAN VAKSIN PALSU DI KABUPATEN SEMARANG

Sumariyanto, Totok (2017) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS TERKAIT DENGAN PEREDARAN VAKSIN PALSU DI KABUPATEN SEMARANG. Masters thesis, Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata.

	Text 14.C2.0061 Totok Sumariyanto COVER.pdf Download (180kB)
	Text 14.C2.0061 Totok Sumariyanto BAB I.pdf Download (254kB)
	Text 14.C2.0061 Totok Sumariyanto BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text 14.C2.0061 Totok Sumariyanto BAB III.pdf Download (311kB)
	Text 14.C2.0061 Totok Sumariyanto BAB IV.pdf Download (67kB)
	Text 14.C2.0061 Totok Sumariyanto DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (51kB)
	Text 14.C2.0061 Totok Sumariyanto LAMPIRAN.pdf Download (109kB)

Abstract

Kasus peredaran vaksin palsu yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 2016 memberikan efek pada kerugian pihak pasien, juga memberi dampak pada dokter yang memberikan vaksin atau imunisasi kepada pasien. Dampak lain dari peredaran vaksin palsu tersebut adalah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia kesehatan sehingga masyarakat merasa di tipu oleh dokter atas sebuah pelayanan medis yang diterimanya, akibatnya pihak dokter yang melayani pasien tersebut yang menanggung akibatnya. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti oleh penulis. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan sekunder dengan metode wawancara dari beberapa narasumber yaitu Kepala BPOM Jawa Tengah, Ketua IDI Kabupaten Semarang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Bagian pengadaan farmasi di RSUD Kabupaten Semarang, dan dokter RSUD Kabupaten Semarang yang melakukan pemberian vaksin secara langsung kepada pasien, serta studi kepustakaan dan dokumen–dokumen yang berkaitan. Penelitian ini dilakukan secara eksplanatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan yang mengatur tentang peredaran obat atau vaksin di Indonesia sudah memadai. Proses peredaran dan pengadaan vaksin di kabupaten semarang pada RSUD Ambarawa dan RSUD Ungaran telah dilakukan sesuai dengan prosedur, termasuk juga dalam pelaksanaan pengadaan vaksin sehingga terkontrol dengan baik. Tanggung jawab atas adanya peredaan vaksin palsu di indonesia merupakan tanggung jawab BPOM dan dinas Kesehatan selaku bagian dari pemerintah yang melakukan pengawasan atas izin dan peredaran vaksin atau obat. Karena obat ataupun vaksin tidak mungkin dapat beredar di masyarakat jika pengawasan dan pengontrolan yang ketat dan berkala oleh BPOM dan Dinas kesehatan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law
Divisions:	Graduate Program in Master of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	02 Apr 2018 08:23
Last Modified:	05 Nov 2020 03:44
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/15847

Actions (login required)

View Item