AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN

Dyatmika, Ni Made Sri Indriani (2017) AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN. Other thesis, Unika Soegijapranata.

Preview	Text 13.20.0073 Ni Made Sri Indriani Dyatmika COVER.pdf Download (277kB) | Preview
Preview	Text 13.20.0073 Ni Made Sri Indriani Dyatmika BAB I.pdf Download (236kB) | Preview
	Text 13.20.0073 Ni Made Sri Indriani Dyatmika BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB)
Preview	Text 13.20.0073 Ni Made Sri Indriani Dyatmika BAB III.pdf Download (415kB) | Preview
Preview	Text 13.20.0073 Ni Made Sri Indriani Dyatmika BAB IV.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text 13.20.0073 Ni Made Sri Indriani Dyatmika DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (234kB) | Preview
Preview	Text 13.20.0073 Ni Made Sri Indriani Dyatmika LAMPIRAN.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian hukum dengan judul “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin”, bertujuan untuk Untuk mengetahui akibat hukum adanya perubahan kedudukan anak luar kawin sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak luar kawin, serta untuk mengetahui upaya hukum bagi anak luar kawin yang dapat dilakukan jika ayah biologinya tidak melakukan pengakuan sukarela. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Obyek penelitiannya adalah segala informasi dan data yang berkaitan dengan kedudukan dan hak seorang anak luar kawin. Lokasi penelitian adalah di Kota Semarang yang meliputi Pengadilan Negeri Semarang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan studi pustaka. Dalam perkembangan jaman, banyak terjadi perkawinan yang tidak sah dan mengakibatkan adanya anak diluar kawin. Hal tersebut merugikan seorang anak luar kawin karena tidak mendapatkan kedudukan dan hak anak seperti halnya anak sah. Hal ini dikarenakan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Tetapi, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diputuskan, anak luar kawin memiliki kedudukan hukum dan hak yang sama seperti anak sah pada umumnya. Untuk mendapatkan hak tersebut anak luar kawin harus terdaftar secara sah maka, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengesahan dan pengakuan dari ayah biologis atas persetujuan ibu kandung anak terhadap anak luar kawin. Jika ayah biologis tidak mengakui maka upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dampak yang baik bagi anak luar kawin karena memberikan hak yang seharusnya anak dapatkan. Tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini masih belum digunakan secara intens. Pengadilan masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 43 ayat (1).

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Mr Ign. Setya Dwiana
Date Deposited:	05 Dec 2017 08:46
Last Modified:	20 Sep 2021 02:08
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/15386

Actions (login required)

View Item