MEKANISME DIPLOMATIK PENYELESAIAN SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN PASCA THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION AWARD OF 12 JULY 2016 (STUDI KASUS FILIPINA – TIONGKOK)

Sutiyarso, Indra Tri Prabowo (2017) MEKANISME DIPLOMATIK PENYELESAIAN SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN PASCA THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION AWARD OF 12 JULY 2016 (STUDI KASUS FILIPINA – TIONGKOK). Other thesis, Unika Soegijapranata.

[img]
Preview
Text
13.20.0016 Indra Tri Prabowo Sutiyarso COVER.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
13.20.0016 Indra Tri Prabowo Sutiyarso BAB I.pdf

Download (347kB) | Preview
[img] Text
13.20.0016 Indra Tri Prabowo Sutiyarso BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (393kB)
[img]
Preview
Text
13.20.0016 Indra Tri Prabowo Sutiyarso BAB III.pdf

Download (384kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13.20.0016 Indra Tri Prabowo Sutiyarso BAB IV.pdf

Download (257kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13.20.0016 Indra Tri Prabowo Sutiyarso DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (131kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13.20.0016 Indra Tri Prabowo Sutiyarso LAMPIRAN.pdf

Download (627kB) | Preview

Abstract

Penelitian hukum ini berjudul: “Mekanisme Diplomatik Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan Pasca The South China Sea Arbitration Award Of 12 July 2016 (Studi Kasus Filipina – Tiongkok)”. Penelitian tesebut berdasarkan latar belakang isu permasalahan sengketa kedaulatan wilayah pada kawasan Laut Tiongkok Selatan yang tidak kunjung mereda antara negara Filipina kontra negara Tiongkok. Perebutan kawasan tersebut semakin memuncak pada bulan Juli 2016 pasca Award atau putusan dari Permanent Court of Arbitration dikeluarkan. Putusan tersebut berkaitan dengan pembagian wilayah Laut Tiongkok Selatan antara Filipina-Tiongkok. Faktanya, Filipina sengaja membawa kasus ini keranah arbitrase berdasarkan ANNEX VII dari United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), sedangkan Tiongkok, berpendapat bahwa Filipina melakukan pelanggaran hukum internasional dengan membawa sengketa ini ke ranah arbitrase tanpa persetujuan Tiongkok. Tiongkok menganggap bahwa Filipina tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian multilateral (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea 2002 – DOC) antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN (termasuk Filipina) mengenai penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui perundingan secara langsung pada negara-negara yang bersangkutan. Tentu saja Tiongkok sangat menentang sikap Filipina yang membawa kasus ini pada jalur penyelesaian arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pendekatannya yuridis sosiologis serta spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Objek dari penelitian ini adalah Putusan yang bersangkutan, sikap dari kedua pihak, ketentuan-ketentuan terkait pembagian wilayah laut (UNCLOS), perjanjian antara kedua pihak, serta bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara diplomatik yang dapat dilakukan. Pengumpulan data yang digunakan bersifat sekunder berasal dari bahan primer serta bahan sekunder, dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan dalam memperoleh data-data yang bersangkutan. x Dengan tidak meredanya perselisihan antara Filipina-Tiongkok, secara tidak langsung dapat mengancam perdamaian serta stabilitas keamanan di ASEAN dan sekitarnya. Untuk itu, upaya perdamaian harus menjadi satu-satunya cara penyelesaian sengketa. Pergantian kepala negara di Filipina membawa pengaruh mengenai kebijakan-kebijakan pada negara tersebut. Saat ini, kondisi kedua negara dapat dikatakan berjalan kearah perdamaian melalui negosiasi dalam menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > International Law
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Mr Ign. Setya Dwiana
Date Deposited: 05 Dec 2017 08:48
Last Modified: 05 Dec 2017 08:48
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/15383

Actions (login required)

View Item View Item