PENGATURAN TINDAK PIDANA CYBER DALAM FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI AMERIKA SERIKAT, TIONGKOK DAN INDONESIA (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN)

Suteja, Lorraine Antoinette Cintyadewi (2017) PENGATURAN TINDAK PIDANA CYBER DALAM FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI AMERIKA SERIKAT, TIONGKOK DAN INDONESIA (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN). Other thesis, Unika Soegijapranata.

[img]
Preview
Text
13.20.0007 Lorraine Antoinette Cintyadewi Suteja COVER.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
13.20.0007 Lorraine Antoinette Cintyadewi Suteja BAB I.pdf

Download (273kB) | Preview
[img] Text
13.20.0007 Lorraine Antoinette Cintyadewi Suteja BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (291kB)
[img]
Preview
Text
13.20.0007 Lorraine Antoinette Cintyadewi Suteja BAB III.pdf

Download (585kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13.20.0007 Lorraine Antoinette Cintyadewi Suteja BAB IV.pdf

Download (171kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13.20.0007 Lorraine Antoinette Cintyadewi Suteja DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (248kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13.20.0007 Lorraine Antoinette Cintyadewi Suteja LAMPIRAN.pdf

Download (123kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pengaturan Tindak Pidana Cyber dalam Formulasi Kebijakan Hukum Pidana di Amerika Serikat, Tiongkok dan Indonesia (Sebuah Kajian Perbandingan Hukum).” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana cyber dalam formulasi kebijakan hukum pidana di Amerika Serikat, Tiongkok dan Indonesia di masa sekarang ini (ius constitutum) dan untuk mengetahui sumbangan formulasi hukum pidana cyber di AS dan Tiongkok terhadapa pembentukan hukum cyber Indonesia (ius constituendum). Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis komparatif. Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa secara umum, tindak pidana yang diatur dalam US Code 18 (termasuk MCL), Criminal Law on People‟s Republic of China dan UU ITE mengadopsi Convention on Cybercrime (CoC). Indonesia menambahkan juga peraturan yang berhubungan dengan kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pengancaman dan lain-lain dan menjadikan UU ITE memiliki sedikit lebih banyak tindak pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar pasal-pasal yang bersangkutan. MCL secara keseluruhan mengadopsi peraturan dari CoC, dengan hukuman yang ditentukan sendiri berdasarkan penemuan-penemuan penegak hukum negaranya. Criminal Law on People‟s Republic of Tiongkok hanya memiliki 3 (tiga) pasal yang mengatur tentang cybercrime, namun dibandingkan dengan CoC, ketiga pasal ini sudah mengadopsi CoC, yaitu pasal akses illegal, perbuatan yang menyebabkan kerugian finansial, dan interferensi sistem komputer. Sumbangan US Code 18 (termasuk MCL), Criminal Law on People‟s Republic of Tiongkok terhadap UU ITE ialah berkaitan dengan kebebasan berekspresi di internet, dan pornografi anak. Saran Penulis berkaitan dengan hal di atas adalah (1) diperlukan pendefinisian yang jelas dan tegas mengenai kebebasan berekspresi di internet dalam UU ITE, dan (2) diperlukan pengaturan secara khusus dalam UU ITE yang mengatur tentang pornografi anak, terutama mengenai sanksi pidana terhadap pelaku sebagaimana dibandingkan dalam U.S. Code 18. Kata Kunci: Kajian Perbandingan Hukum, Tindak Pidana Cyber, U.S. Code 18, Criminal Law on People‟s Republic of Tiongkok, UU ITE.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 348 Laws, regulations & cases
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Mr Ign. Setya Dwiana
Date Deposited: 05 Dec 2017 08:48
Last Modified: 05 Dec 2017 08:48
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/15381

Actions (login required)

View Item View Item