PELAKSANAAN DISKRESI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pattynama, Vika Hastuti (2017) PELAKSANAAN DISKRESI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Other thesis, Unika Soegijapranata.

[img]
Preview
Text
09.20.0050 Vika Hastuti Pattynama COVER.pdf

Download (276kB) | Preview
[img]
Preview
Text
09.20.0050 Vika Hastuti Pattynama BAB I.pdf

Download (100kB) | Preview
[img] Text
09.20.0050 Vika Hastuti Pattynama BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (96kB)
[img]
Preview
Text
09.20.0050 Vika Hastuti Pattynama BAB III.pdf

Download (132kB) | Preview
[img]
Preview
Text
09.20.0050 Vika Hastuti Pattynama BAB IV.pdf

Download (65kB) | Preview
[img]
Preview
Text
09.20.0050 Vika Hastuti Pattynama DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (60kB) | Preview

Abstract

Skripsi yang penulis sampaikan ini berjudul “Pelaksanaan Diskresi Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Republik Indonesia”. Skripsi ini membahas 2 (dua) pokok bahasan yang berdasarkan rumusan permasalahan, yaitu pokok bahasan yang menjelaskan secara singkat perihal latar belakang dilakukannya diskresi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan melalui studi kasus di Polrestabes Semarang dengan cara studi pustaka dan wawancara dengan 3 (tiga) orang penyidik. Hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah demi kepentingan umum, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat. Faktor yang menyebabkan diskresi meliputi: faktor internal (substansi perundangundangan, instruksi pimpinan, penyidik sebagai penegak hukum; situasi dalam penyidikan) dan faktor eksternal (dukungan dari masyarakat). Pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dalam hal suatu perkara pidana yang ringan berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebutkan sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran ringan dan tidak masuk dalam ruang lingkup kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Pelaksanaan diskresi oleh penyidik didasari pada apakah perkara tersebut merupakan delik aduan atau tidak? Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polisi dalam pelaksanaan diskresi antara lain: masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, kendala finansial, aparat penegak hukum, pengetahuan penyidik dan partisipasi para pihak. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diskresi didapat diatasi dengan cara: perlu adanya penanganan yang berbeda-beda pula sesuai dengan permasalah hukum yang dihadapi, penyidik harus berpegang pada aturan hukum secara normatif dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Polisi bisa menggunakan tindakan diskresi, masyarakat diharapkan dapat memahami benar bahwa Kepolisian termasuk penyidik mempunyai suatu kewenangan yaitu diskresi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, serta penyidikan, diskresi seyogyanya harus saling bersedia dan mampu mawas diri dalam pelaksanaan diskresi, perlu adanya fasilitas perpustakaan yang memadai di lingkungan Sat Reskrim Polrestabes Semarang guna meningkatkan kinerja akan penegakan hukum di masyarakat dengan optimal dan profesional sebagai aparat penegak hukum.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Mr Ign. Setya Dwiana
Date Deposited: 05 Dec 2017 08:03
Last Modified: 05 Dec 2017 08:03
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/15328

Actions (login required)

View Item View Item