TANGGUNG JAWAB HUKUM PEKERJAAN TUKANG GIGI TERHADAP KONSUMEN PENERIMA JASA TUKANG GIGI DI KOTA SEMARANG

Sugiarto, drg. Febia Astiawati (2017) TANGGUNG JAWAB HUKUM PEKERJAAN TUKANG GIGI TERHADAP KONSUMEN PENERIMA JASA TUKANG GIGI DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

[img]
Preview
Text (COVER)
13.93.0079 drg. Febia Astiawati Sugiarto COVER.pdf

Download (349kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
13.93.0079 drg. Febia Astiawati Sugiarto BAB I.pdf

Download (318kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
13.93.0079 drg. Febia Astiawati Sugiarto BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (254kB)
[img]
Preview
Text (BAB III)
13.93.0079 drg. Febia Astiawati Sugiarto BAB III.pdf

Download (368kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB IV)
13.93.0079 drg. Febia Astiawati Sugiarto BAB IV.pdf

Download (124kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
13.93.0079 drg. Febia Astiawati Sugiarto DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (190kB) | Preview
[img]
Preview
Text (LAMPIRAN)
13.93.0079 drg. Febia Astiawati Sugiarto LAMPIRAN.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Keberadaan tukang gigi di Indonesia kian hari bertambah pesat. Tukang gigi adalah pekerja dengan metode tradisional di bidang kesehatan gigi. Tukang gigi melakukan pekerjaan upaya penyembuhan dan pemeliharaan menggunakan cara dan alat yang besar kesamaannya dengan dokter gigi tanpa adanya dasar ilmu kedokteran gigi, sehingga sangat berisiko merugikan kesehatan konsumen tukang gigi. Permenkes No 39 tahun 2014 telah mengatur kewenangan dan larangan bagi tukang gigi namun masih banyak tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar wewenangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban tukang gigi yang memberikan jasa pelayanan kesehatan gigi di luar kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Responden sebanyak sembilan (9) tukang gigi yang memiliki izin dan Sembilan (9) tukang gigi yang tidak memiliki izin serta sepuluh (10) orang konsumen tukang gigi yang memiliki izin dan sepuluh (10) konsumen dari tukang gigi yang tidak memiliki izin. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Kepala Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang, Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 7 tukang gigi tidak ber-SIP yang tidak mengetahui adanya Permenkes No 39 tahun 2014. Seluruh tukang gigi di Kota Semarang melakukan perkerjaan di luar kewenangannya. Hasil penelitian juga menunjukkan tingkat kepuasan konsumen tukang gigi sebanyak 30% responden menyatakan puas dengan jasa tukang gigi, sedangkan 70% menyatakan tidak puas dan merasakan sakit atas keluhannya. Akhirnya konsumen datang ke Dokter Gigi untuk memperbaiki keluhan yang mereka alami dikarenakan tukang gigi tidak bisa memberikan solusi atas keluhan mereka. Pekerjaan tukang gigi yang di luar kewenangannya menimbulkan tanggung jawab hukum bagi tukang gigi tersebut atas pekerjaan yang mereka lakukan. Tanggung jawab hukum tersebut meliputi tanggung jawab hukum perdata, pidana, dan administrasi.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Consumer law
Divisions: Graduate Program in Master of Law
Depositing User: Mrs Christiana Sundari
Date Deposited: 02 Nov 2017 02:37
Last Modified: 02 Nov 2017 02:37
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/15015

Actions (login required)

View Item View Item