PENGAWASAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) JAWA TENGAH TERHADAP PEDAGANG SATWA DALAM UPAYA PENGENDALIAN PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI

SATIA, RAHARDIAN RIZQI (2014) PENGAWASAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) JAWA TENGAH TERHADAP PEDAGANG SATWA DALAM UPAYA PENGENDALIAN PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI. Other thesis, Prodi Ilmu hukum Unika Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 09.20.0080 Rahardian Rizqi S COVER.pdf Download (128kB) | Preview
	Text (BAB I) 09.20.0080 Rahardian Rizqi S BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB)
	Text (BAB II Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 09.20.0080 Rahardian Rizqi S BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text (BAB III Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 09.20.0080 Rahardian Rizqi S BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB IV Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 09.20.0080 Rahardian Rizqi S BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (58kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 09.20.0080 Rahardian Rizqi S DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (64kB) | Preview

Abstract

Balai Konsevasi Sumber Daya Alam(BKSDA) berwenang untuk melakukan pengendalian perdagangan satwa yang dilindungi. Namun demikian pelaksanaan kewenangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada data yang diperoleh dari pengamatan sementara menunjukkan bahwa masih banyak terjadi perdagangan satwa yang dilindungi. Berdasarkan uraian tersebut, skripsi ini akan mengkaji tiga masalah yaitu: 1) bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan pengawasan BKSDA Jawa Tengah dalam mengendalikan perdagangan satwa yang dilindungi?; 2) bagaimana pelaksanaan pengawasannya?; 3) apakah hambatan yang dihadapi oleh BKSDA Jawa Tengah dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari studi lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teori hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Ketentuan hukum tentang kewenangan pengawasan BKSDA Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah denganP.51/ Menhut-II//2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Konservasi Sumber Daya Alam. Namun demikian ketentuan tersebut tidak mengatur secara teknis tentang pengawasan dan pejabat pengawasnya. Pelaksanaan pengawasan BKSDA Jawa Tengah bersifat pengawasan preventif dan represif yang dilakukan oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah. Pelaksanaan pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh BKSDA bersamaan dengan penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh Polisi Hutan dan POLRI.Hambatan internal yang dihadapi oeh BKSDA Jawa Tengah meliputi keahlian SDM dan keterbatasan SDM dan cara mengatasinya adalah meningkatkan kualitas SDM. Hambatan eksternal meliputi antara lain perilaku pedagang satwa yang masih melanggar ketentuan tentang larangan perdagangan satwa yang dilindungi dan cara mengatasinya adalah melaksanakan sosialisasi secara terus menerus.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 343 Military, defense, public property, tax, trade & industrial law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Mrs Ratnasasi Wijayanti
Date Deposited:	03 Sep 2015 20:24
Last Modified:	03 Sep 2015 20:24
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/1454

Actions (login required)

View Item