PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI

SUMARWANTO, EDI (2008) PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI. Masters thesis, Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 05.93.0035 Edi Sumarwanto COVER.pdf Download (502kB) | Preview
	Text (BAB I) 05.93.0035 Edi Sumarwanto BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (888kB)
	Text (BAB II) 05.93.0035 Edi Sumarwanto BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) 05.93.0035 Edi Sumarwanto BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
	Text (BAB IV) 05.93.0035 Edi Sumarwanto BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text (BAB V) 05.93.0035 Edi Sumarwanto BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 05.93.0035 Edi Sumarwanto DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (148kB) | Preview

Abstract

Standarisasi praktik kedokteran telah dirumuskan dalam peraturan perundangundangan, baik Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang Undang Nomar 29 Tahun 2004 maupun peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, yang dimaksudkan agar dokter dan dokter gigi mematuhi norma-norma etik, disiplin dan hukum. Namun kenyataannya berdasarkan data sekunder Majelis Kehonnatan Disiplin Kedokteran Indonesia masih terjadi pelanggaran disipfin kedakteran, dimana setiap tahun rata-rata 13 kasus pelanggaran disiplin kedokteran. Oleh karana perlu dicermati formulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disiplin kedokteran apakah masih ada kelemahan dan bagaimana pencega pelanggaran serta peningkatan disiplin kedokteran. a8rdasarkan metode pendeka n yuridis normatis enga spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif dan dengan penggunaan data sekunde~ ebagai data utama, maka diperoleh suatu hasil penelitian, bahwa Rerlama orrnulasi pera ran perundangundangan yang berkaitan den n disiplin keaokteran ma ib terdapat kefemahan dan aspek pelaku, yaitu korporasi (rumah ssldt) belum dima ukan ~ai subyek pelanggaran, dari aspek uatan ~rum ada kejt yang tegas ants - perbuatan yang melanggar nanna eti • disiplin an hukum, 4 ri aspek sanksl berupa amlnistratif dan pembinaan, sehingga ·Ciak ~pat dijadika . i terapi dan fald penjeraan. Kedua, prosedur penegaka Cfisiplin masi rs· at i e aI organisasi m alui Majelis Pemeriksa Awal dan Maj f,,. Pemeriksa Disiplin, yang ,:Iiawali engan ngaduan. Dalam pemeriksaan asas ~ rstek bel1aku dalam penegakan di ipli kedo n. Ketiga, upaya pencegahan akan rhasil sp'abifa diketahui faldar s babnya an temyata kelemahannya ada pada raturan, mentalita ~okteft aparat peneg hukum dan masyarakat. Oleh karena it rtu upaya meningkatk n disiplin k bkteran melalu; pribadi dokter, intemal organisasl, emerintah, ma yarakat dan faldor munikasi. Berdasarkan hasil peneliti n di atas, maka tercermin negaka" disiplin kedokteran belum efektif, oleh k renll 'itu harus sege kukan reformulasi peraturan, baik dali aspek pelaku, p ltiUata -a nksi, sarta peffunya peran dolder, internal organisasi, pemerintah, masyarakat dan omunikasi dalam penegakan disiplin kedokteran. Kata Kunci: Penegakan, Disiplin Kedokteran, dan MKDKI

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Graduate Program in Master of Law
Depositing User:	Mrs Christiana Sundari
Date Deposited:	12 May 2017 04:38
Last Modified:	12 May 2017 05:16
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/14201

Actions (login required)

View Item