INEDI W., YUDITH (2006) ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DIBAWAH SATU ATAP (SAMSAT) SEMARANG SELATAN. Other thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata.
|
Text (COVER)
99.60.0782 Yudith Inedi W COVER.pdf Download (131kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
99.60.0782 Yudith Inedi W BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) |
|
|
Text (BAB II)
99.60.0782 Yudith Inedi W BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) |
|
|
Text (BAB III)
99.60.0782 Yudith Inedi W BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB) |
|
|
Text (BAB IV)
99.60.0782 Yudith Inedi W BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB) |
|
|
Text (BAB V)
99.60.0782 Yudith Inedi W BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (72kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
99.60.0782 Yudith Inedi W DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (64kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
99.60.0782 Yudith Inedi W LAMPIRAN.pdf Download (160kB) | Preview |
Abstract
Kontrol pemerintah terhadap penyedia layanan publik. Pada umumnya, pemerintah menganggap bahwa akuntabilitas publik ( public acountability ) merupakan prasyarat penting untuk bisa menciptakan efesiensi produksi dan pelayanan jasa publik. Oleh karena itu, kunci dari peningkatan kualitas pelayanan publik adalah bagaimana meningkatkan keseimbangan posisi tawar antara berbagai stakeholder, karena untuk meningkatkan efesiensi membutuhkan tindakan dari berbagai sisi. Salah satu isu sentral yang sering berkembang akhir-akhir ini adalah bagaimana pemerintah dan lembaga penyedia layanan publik ( public service provider ) mampu bersikap lebih akuntabel terhadap masyarakat berkaitan dengan pelayanan yang diberikannya. Jadi, sebagaimana tercermin dari uraian di atas, maka kita bisa mendefinisikan bahwa akuntabilitas adalah kekuatan pengendali yang mampu menciptakan dorongan terhadap seluruh stakeholder yang terlibat dan bertanggungjawab terhadap pelayanan publik, serta untuk meyakinkan bahwa proses produksi dan jasa berlangsung sesuai dengan yang diinginkan. (Paul,1991). Berdasarkan latar belakang diatas,perumusan yang diajukan adalah : a. Bagaimana persepsi masyarakat wajib pajak SAMSAT Semarang Selatan terhadap transparansi penyelenggaraan pelayanan publik di kantor SAMSAT Semarang Selatan ? b. Bagaimana persepsi masyarakat wajib pajak SAMSAT Semarang Selatan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik di kantor SAMSAT Semarang Selatan ? Populasi yang dipilih oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah masyarakat wajib pajak Semarang Selatan yang memanfaatkan pelayanan publik sebagai salah satu media kontrol bagi kinerja pemerintahan. Sedangkan peneliti mengambil sampel sebanyak 120 responden. Berdasarkan kebutuhan penelitian maka pengambilan sampel dari populasi digunakan teknik penelitian Quota Sampel,teknik sampel kuota dilakukan tidak berdasarkan diri pada starata atau daerah,tetapi mendasarkan diri pada jumlah yang sudah ditentukan. Dalam mengumpulkan data,peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi,tanpa menghiraukan diri mana asal subjek tersebut (asal masih dalam populasi). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer,dimana data primer penelitian ini adalah persepsi masyarakat yang diperoleh dari daftar kuesioner yang telah diajukan oleh peneliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung kepada wajib pajak yang menggunakan jasa pelayanan publik sebagai salah satu media kontrol bagi kinerja pemerintahan. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi tentang indikator dalam penerapan transparansi akuntabilitas pelayanan publik yang dibagikan kepada wajib pajak sebagai pengguna jasa pelayanan publik untuk diisi sesuai dengan pertanyaan yang tercantum. Skala yang digunakan dalan peneliti untuk menentukan skor pada setiap items pernyataan adalah Skala Likert. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. fungsi hanya menggambarkan fungsi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Analisis deskripsi kualitatif dapat dinyatakan dalam bentuk distribusi frekuensi, tabel silang, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil riset tiap-tiap variabel transparansi maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa : 1. Persepsi dari 120 wajib pajak terhadap variabel transparansi termasuk dalam kategori sedang (lihat pada tabel 4.5). Hasil crosstabulasi persepsi dari 120 wajib pajak didapatkan pernyataan bahwa pernyataan ragu-ragu mempunyai frekuensi yang paling besar,hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat wajib pajak belum melihat apakah SAMSAT Semarang selatan sudah melaksanakan transparansi dalam menjalankan pelayanan publik atau belum. 2. Persepsi dari 120 wajib pajak terhadap variabel akuntabilitas termasuk dalam kategori sedang (lihat pada tabel 4.5). Hasil crosstabulasi persepsi dari 120 wajib pajak didapatkan pernyataan bahwa pernyataan setuju mempunyai frekuensi yang paling besar,hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat wajib pajak melihat bahwa SAMSAT Semarang selatan sudah melaksanakan akuntabilitas dalam menjalankan pelayanan publik. Saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian adalah : 1. Karena penilaian wajib pajak mengenai kesepuluh indikator transparansi dan akuntabilitas yang masih termasuk dalam kategori sedang,maka Tim Pembina SAMSAT Semarang selatan sebaiknya lebih meningkatkan pemberian informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Diharapkan dengan pengkampanyean mengenai prosedur yang transparan dan akuntabel tersebut,maka masyarakat akan lebih dipermudah dalam segala pengurusan jenis jasa yang ada di SAMSAT Semarang Selatan. 2. Dari 10 indikator baik variabel transparansi maupun akuntabilitas yang masuk dalam kategori sedang perlu dilakukan perbaikan dengan cara : a. Manajemen penyelenggaraan pelayanan publik : SAMSAT Semarang selatan harus menginformasikan mengenai kebijakan,perencanaan,pelaksanaan,dan pengawasan secara jelas,mudah diakses dan mudah dipahami. b. Prosedur pelayanan : Dibuat prosedur yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. c. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan : Dibuat persyaratan teknis dan administrasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. d. Rincian biaya pelayanan : SAMSAT Semarang Selatan menginformasikan kepastian dan rincian biaya pelayanan secara jelas. Sehingga rincian biaya yang tercantum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. xvi e. Petugas yang berwenang dan bertanggung jawab : Penertiban kembali terhadap petugas mengenai kelengkapan seperti tanda pengenal dan jabatannya. Petugas yang bertanggungjawab harus lebih memperhatikan aspek psikologi,komunikasi dan empathy ketika memberikan layanan. f. Lokasi pelayanan : selain wajib pajak bisa membayar pajaknya secara langsung ke kantor SAMSAT Semarang Selatan,wajib pajak juga diberikan kemudahan dengan cara membayar langsung secara on-line melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank-bank yang ditunjuk g. Standard pelayanan : Dibuat Standard pelayanan yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak h. Informasi pelayanan : Dibentuk unit customer services,agar wajib pajak bisa bertanya tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pelayanan secara jelas dan terbuka. i. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik : Sebagai pertanggung jawaban SAMSAT Semarang Selatan terhadap wajib pajak, SAMSAT Semarang Selatan mengumumkan hasil evaluasi kinerjanya melalui media cetak maupun elektronik. j. Akuntabilitas produk pelayanan publik : Sebagai pertanggung jawaban SAMSAT Semarang Selatan terhadap wajib pajak, SAMSAT Semarang Selatan menginformasikan mengenai peruntukan pajak melalui media cetak maupun elektronik. 3. Tuntutan muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja SAMSAT Semarang Selatan,kemudian mempublikasikannya kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik yang sebelumnya diaudit oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan yaitu BPK. Karena selain menggambarkan kinerja lembaga pelayan publik seperti SAMSAT,laporan keuangan juga mempuyai fungsi sebagai alat pembuat kebijakan,alat untuk menilai pelayanan,alat untuk memberikan informasi kepada publik mengenai pembelanjaan kas,sumber daya kas,utang dan beberapa faktor yang mempengaruhi likuiditas organisasi pelayan publik. Sehingga dengan adanya laporan keuangan tersebut diharapkan mapu menghambat laju korupsi.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 657 Accounting > Accounting Management |
| Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Accounting |
| Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
| Date Deposited: | 05 May 2017 06:53 |
| Last Modified: | 05 May 2017 06:53 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/14088 |
Actions (login required)
 |
View Item |
