IMPLEMENTASI SURAT KETERANGAN BEBAS SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA PERUSAHAAN JASA KONSULTAN BISNIS

Anggitasari, Noralaksmi (2016) IMPLEMENTASI SURAT KETERANGAN BEBAS SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA PERUSAHAAN JASA KONSULTAN BISNIS. Diploma thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA.

[img]
Preview
Text
13.31.0028 Noralaksmi Anggitasari COVER.pdf

Download (63kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13.31.0028 Noralaksmi Anggitasari BAB I.pdf

Download (43kB) | Preview
[img] Text
13.31.0028 Noralaksmi Anggitasari BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (86kB)
[img]
Preview
Text
13.31.0028 Noralaksmi Anggitasari BAB III.pdf

Download (55kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13.31.0028 Noralaksmi Anggitasari BAB IV.pdf

Download (45kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13.31.0028 Noralaksmi Anggitasari BAB V.pdf

Download (30kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13.31.0028 Noralaksmi Anggitasari DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (31kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini merupakan studi kasus tentang implementasi Surat Keterangan Bebas sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 pada perusahaan jasa konsultan bisnis. SKB diperlukan untuk pembebasan pemotongan PPh yang bersifat tidak final bagi penghasilan dengan bruto tertentu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana CV. MMC mengimplementasikan SKB sehubungan dengan PP 46 tahun 2013 serta mengetahui bagaimana perhitungan pajak bagi CV. MMC apabila tidak menggunakan SKB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis tentang pengenaan PP 46 tahun 2013 dan implementasi SKB pada CV. MMC serta metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis perhitungan pajak terhadap CV. MMC apabila tidak menggunakan SKB. Hasil dari penelitian memberikan kesimpulan bahwa CV. MMC memaanfaatkan SKB sebagai pembebasan pemotongan PPh pasal 23 untuk mengurangi beban pajak yang tertanggung dan saran bagi CV. MMC untuk dapat membantu klien dalam melakukan transaksi pembayaran di awal sebelum tanggal 10 sehingga dapat membayar dan melaporkan PPh finalnya terlebih dahulu serta memberikan edukasi kepada klien terkait PP 46 tahun 2013 agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan. Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, PPh Pasal 23, Surat Keterangan Bebas

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: 300 Social Sciences > 330 Economics
300 Social Sciences > 330 Economics > Taxation
Divisions: Faculty of Economics and Business > Department of Taxation
Depositing User: Mr Ignatius Eko Budi Setiono
Date Deposited: 30 Mar 2017 07:51
Last Modified: 30 Mar 2017 07:51
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/13420

Actions (login required)

View Item View Item